(Managementfile - Finance) - Niat DPR untuk memboikot kehadiran Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat-rapat di DPR termasuk dalam pembahasan RAPBN 2010 bisa membawa konsekuensi berat ke perekonomian Indonesia.

Ekonom Danareksa Research Institute Purbaya Yudhi Sadewa menilai wacana pemboikotan APBN oleh DPR bukanlah hal yang bijaksana. DPR harus lebih dewasa dan perlu mencari media lain untuk menunjukan kekuatannya.

"Saya usulkan ke DPR, cari jalan lain kalau ingin mencari ajang untuk exercise kekuatan politik. Klo di (Pansus) Bank Century tidak apa-apa," sindirnya saat ditemui di Gedung Kementerian Keuangan, Jalan Wahidin, Jakarta, Kamis (11/3/2010).

Purbaya mengungkapkan jika pemboikotan benar-benar terjadi, maka kondisi perekonomian rakyat berada dalam status bahaya. Pasalnya, tanpa gangguan pemboikotan daya serap APBN tergolong lamban.

"Apa lagi nanti kalau diganggu oleh DPR, persetujuan anggarannya lama sehingga orang tidak berani mengeluarkan uang untuk belanja segala hal dan itu bisa membawa berat kepada ke perekonomian kita," ujarnya.

Purbaya menganggap rapat-rapat DPR kerap kali diajadikan ajang unjuk kekuatan para anggota DPR. Namun tidaklah bijaksana jika membahayakan kepentingan masyarakat secara luas.

"Hal yang biasa membahayakan ekonomi dan rakyat sebaiknya dihindari sebisa mugkin, jadi mereka harus bisa lebih dewasa dari sekarang," jelasnya.

Sedangkan Ekonom Standard Chartered Fauzi menilai aksi pemboikotan tersebut bisa mengganggu Indonesia dalam memanfaatkan momentum. Indonesia, lanjutnya, sekarang sudah dianggap sebagai salah satu negara di Asia yang keadaan politiknya paling stabil dibandingkan dengan Thailand, Malaysia, dan China.

"Kalau kita melihat fundametal perekonomian Indonesia pertumbuhan Indonesia tahun lalu 4,5% tertinggi di G20, variabel lainnya misalkan utang luar negeri turun, inflasi turun walaupun diperkirakan akan naik tahun ini kalau kita lihat dari sisi ekonomi positif maka cerita mengenai Indonesia kalau jadi diboikot yang sudah positif di internasional bisa terpengaruh oleh faktor ketidakpastian politik," jelas Fauzi.

Seperti diketahui, sejumlah anggota DPR menyuarakan boikot terhadap pihak-pihak yang dianggap bersalah dalam bailout Bank Century seperti Wapres Boediono dan Menkeu Sri Mulyani. Mereka meminta pihak-pihak yang dianggap bersalah tidak diundang dalam acara-acara di DPR.

Ketua Badan Anggaran DPR RI Harry Azhar Azis mengaku pihaknya siap memboikot kehadiran Sri Mulyani termasuk dalam pembahasan APBN jika memang paripurna DPR memutuskan hal tersebut.

(ic/IC/dtc)