| TAX JOURNAL |
Demi Investor Asing, Pemerintah Hapus Pungutan Pajak Berganda |
Jumat, 03 September 2010 12.15 WIB
|
| |
Gregetan, Pong Ingin Kembali 'Beraksi' Coreti Gedung Pajak |
Jumat, 03 September 2010 12.10 WIB
|
| |
UMKM Butuh Kantor Pajak Khusus |
Jumat, 03 September 2010 12.45 WIB
|
| |
Ditjen Pajak Kejar Pejabat 'Tak Tersentuh' |
Rabu, 01 September 2010 15.15 WIB
|
| |
Dirjen Pajak Instruksikan Pegawainya Tolak Gratifikasi |
Selasa, 31 Agustus 2010 14.25 WIB
|
| |
Agus Marto: Jangan Bandingkan Rasio Pajak RI dengan Negara Lain |
Selasa, 31 Agustus 2010 14.15 WIB
|
| |
Perbedaan Penghindar Pajak,Penyelundupan Pajak dan Penghematan Pajak |
Minggu, 29 Agustus 2010 16:00 WIB
|
| |
Tax Treaty Untuk Menggenjot Penerimaan Pajak |
Minggu, 29 Agustus 2010 10.17 WIB
|
| |
Atasi Stress Pegawai, Ditjen Pajak Terapkan Sistem SDM Baru |
Jumat, 27 Agustus 2010 13.35 WIB
|
| |
Ditjen Pajak Terus Tambah Pegawai Sampai 40 Ribu |
Jumat, 27 Agustus 2010 12.45 WIB
|
| |
|
| |
|
| Ditjen Pajak Kebut Penyelesaian Berkas Asian Agri |
Kamis, 29 Juli 2010 15.15 WIB
Oleh: Iin Caratri
|
(managementfile - Finance) - Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak optimistis berkas kasus dugaan penggelapan pajak Asian Agri bakal lengkap atau P21, dan siap diajukan ke pengadilan pada akhir Juli yang tinggal 2 hari ini.
"Akhir bulan ini sudah P21," kata Dirjen Pajak Mochammad Tjiptardjo saat ditemui di Gedung Kementerian Keuangan, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Kamis (29/7/2010).
Tjiptardjo mengatakan dalam penyerahan berkas kasus penggelapan pajak tersebut, Ditjen Pajak juga bakal menyerahkan tersangka sekaligus bukti-bukti pendukungnya.
"Akhir bulan Juli, kita serahkan pada Kejaksaan dan selanjutnya dikasih ke penyidik," jelasnya.
Sebagai informasi, kasus dugaan penggelapan pajak Asian Agri senilai Rp 1,3 triliun, berulang kali dikembalikan oleh jaksa kepada penyidik. Jaksa memberikan petunjuk, dalam berkas perbuatan tersangka belum memenuhi unsur tindak pidana yang disangkakan. Pihak Kejaksaan telah meminta pihak Ditjen Pajak menyelesaikan berkasnya pada Juni lalu.
Kasus ini juga sempat mencuri perhatian anggota DPR dari Komisi XI yang bahkan sempat mengadakan rapat khusus guna membahas kasus dugaan pajak yang melibatkan Asian Agri.
(ic/IC/dtc)
|
|
|
|