(managementfile - Finance) - Pemerintah optimistis realisasi investasi keseluruhan hingga akhir tahun 2010 mencapai Rp 1.894 triliun. Hingga akhir semester I-2010 investasi yang masuk telah mencapai Rp 468,4 triliun.

"Dengan target kita akhir tahun itu Rp 1.800 sekian triliun optimistis itu akan terlampaui," ucap Menko Perekonomian Hatta Rajasa, di kantornya, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Senin (26/7/2010).

Hatta menyatakan hingga saat ini Investasi telah mencapai Rp 468 triliun. Jumlah tersebut termasuk investasi dari Pemerintah, Swasta, dan Foreign Direct Invesment (FDI).

Untuk mencapai target tersebut, tambah Hatta, pemerintah akan memperbaiki iklim investasi dengan melakukan suatu perubahan pada struktur Peraturan Pemerintah (PP) dari empat kelompok kerja menjadi dua.

"Yaitu kelompok kerja yang terkait dengan ekspor langsung di bawah Menteri Perdagangan yang satu lagi berkaitan dengan investasi ada langsung di BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal)," jelasnya.

Selan itu, Hatta menyatakan Pemerintah juga berencana menyelesaikan restrukturisasi pada program Public Private Partnership (PPP). Nantinya, lanjut Hatta, akan ada semacam sistem back office dan front office bagi seluruh proyek-proyek yang ditawarkan atau digodok di Kementerian dan Bappenas.

"Setelah itu matang diserahkan sepenuhnya ke BKPM untuk ditawarkan dan selesai di situ segala urusan selesai di situ tidak perlu ke mana-mana," tukasnya.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Armida S. Alisjahbana menyatakan dari target investasi tersebut, porsi pemerintah sebesar 11,6% untuk belanja modal atau senilai Rp 220 triliun. Sedangkan, sisanya merupakan investasi pihak swasta.

"Kalau swasta, macam-macam, ada yang dari kredit perbankan, kredit investasi modal kerja, ada yang dari pasar modal, obligasi swasta, ada yang swasta tapi dari luar negeri, antara lain PMA (Penanaman Modal Asing)," jelasnya.

Namun, yang menjadi kendala adalah masalah penyerapan yang masih rendah.

"Masih banyak kendala yang harus diselesaikan, terutama pengadaan lahan. Bagaimana mempercepat pembahasan RUU pengadaan lahan untuk kepentingan publik, di mana menurut Menko akan didorong setelah selesai reses dan itu prioritas," pungkasnya.

(ic/IC/dtc)