(managementfile - Finance) - Defisit APBN-Perubahan 2010 diprediksi hanya sebesar 1,5%, atau lebih rendah dari perkiraan semula sebesar 2,1%. Hal ini disebabkan karena kombinasi penyerapan anggaran yang tak maksimal dan pendapatan yang melebihi perkiraan.

Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan Agus Martowardojo usai rapat dengan Badan Anggaran DPR RI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (26/7/2010) malam.

Dengan tren seperti itu, Agus Marto menyatakan pihaknya memperkirakan defisit APBN-P 2010 akan jauh bergeser dari target dalam APBN-P 2010 yang ditentukan sebesar 2,1%. Pada paparannya di hadapan Banggar, Agus Marto menyebutkan defisit tahun ini hanya sebesar 1,5%.

"Kita sebutkan di APBN-P rencana defisit 2,1%, tetapi apa yang direalisasi di semester I, prognosa di akhir tahun, defisitnya mungkin tidak 2,1% tapi 1,5%. Jadi di sini karena kombinasi pendapatan yang melebihi anggaran dan realisasi yang juga tidak bisa mencapai anggaran," jelasnya.

Terkait hal itu, pemerintah menurunkan target penerbitan surat utang hingga sekitar Rp 37 triliun pada tahun ini seiring realisasi penerimaan yang di atas target tanpa disertai penyerapan belanja yang maksimal.

Agus mengakui, berdasarkan realisasi APBN-P 2010 pada semester I terlihat tren kelebihan pendapatan dalam anggaran tetapi tidak diiringi dengan penyerapan anggaran yang maksimal.

"Pendapatan negara lebih 100% dan penyerapan yang di bawah 100%," ujarnya

Agus Marto masih berharap ada upaya untuk mempercepat realisasi penyerapan anggaran, salah satunya dengan merevisi Keppres 80 tahun 2003 mengenai Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

"Jadi kita masih upayakan kalau masih ada 5% dari APBN-P yang masih dibintangin (blokir) yang belum selesai yang akan didiskusikan dengan DPR supaya bisa diatasi," harapnya.

Dengan defist yang lebih kecil dari target tersebut, Agus Marto menyebutkan pemerintah berencana mengurangi pembiayaan dalam APBN-P 2010 sebesar Rp 37 triliun. Dia menyatakan pengurangan pembiyaan tersebut akan dilakukan melalui pengurangan Surat Utang Negara (SUN) dan penyesuaian dengan posisi akhir Sisa Akhir Lebih (SAL).

"Kira-kira Rp 37 triliun itu akan mengurangi pembiayaan. Itu akan dilakukan dari kombinasi pengurangan SUN dan SAL," ungkapnya.

Namun, Agus Marto masih enggan menyebutkan jenis SUN yang akan dikurangi.

"Saya merasa SUN yang akan kita kurangi. Saya hanya mengatakan SUN," kilahnya ketika ditanya apakah SUN reguler atau jenis SUN lain yang akan dikurangi.

(ic/IC/dtc)