Perlakuan Pajak Penghasilan Bagi Pengusaha Di Bidang Jasa
   Oleh : Wimpy Tjahya



Kamis, 26 Mei 2011 11.20 WIB

(Vibizmanagement – Tax) - Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.


Wajib pajak ada yang sebagai orang pribadi pengusaha atau tenaga ahli, ada pula yang sebagai badan usaha. Baik wajib pajak badan dan orang pribadi masing-masing memiliki perlakuan pajak yang berbeda. Bagi wajib pajak orang pribadi sebagai tenaga ahli (Pengacara, Akuntan, Arsitek, Dokter, Konsultan, Notaris, Penilai dan Aktuaris) pajak yang dipotong adalah PPh pasal 21. Menurut PER 31/PJ/2009 perhitungan bagi tenaga ahli adalah dengan mencari penghasilan neto dari jasa sebesar 50% dari total jasa kemudian dikali tarif progresif PPh 17.


Tarif PPh progresif yang dimaksud adalah tarif bertingkat berdasarkan jumlah penghasilan. Penghasilan sampai dengan 50juta dikenakan tarif 5%, diatas 50Juta sampai dengan 250juta dikenakan tarif 15%, diatas 250juta sampai dengan 500juta dikenakan tarif 25%, kemudian diatas 500juta dikenakan 30% secara bertingkat. Wajib pajak orang pribadi pengusaha atau tenaga ahli akan menerima bukti potong atas transaksi perolehan penghasilan. Dan bukti potong tersebut akan menjadi pengurang / kredit pajak pada saat menghitung laporan SPT Tahunan.


Lain halnya dengan Subjek pajak Badan sebagai pemberi jasa. Wajib pajak badan ketika menerima penghasilan atas jasa akan dipotong PPh pasal 23 atas jasa. Wajib pajak badan akan menerima bukti potong PPh pasal 23 yang mana merupakan pengurang dan kredit pajak pada perhitungan PPh 29 Badan di akhir tahun.


Wajib pajak badan sedikit lebih kompleks di dalam transaksi sebagai pemberi jasa. Karena di dalam jasa yang diberikan bisa terdapat kombinasi dari barang kena pajak yang dijual atau di pasang sehubungan dengan jasa. Seperti misalnya Jasa reparasi mesin, perusahaan pemberi jasa reparasi akan memberikan penggantian material / barang / sparepart yang harus diganti dalam proses reparasi tersebut. Sehingga di dalam tagihan harus dirinci penghasilan dari jasa maupun dari penjualan sparepart.


Sedangkan PPh 23 akan dihitung dari nilai jasa yang diberikan, dan bukan atas barang yang dijual. Berbeda halnya dengan perlakuan pengusaha jasa konstruksi atau disebut kontraktor. PPh final pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi dihitung dari nilai keseluruhan tagihan yang diberikan, baik jasa maupun material. Mengenai jasa lain dari PPh 23 diatur di dalam KMK 244/PMK.03/2008 mengenai jasa lain yang diatur dalam PPh 23.  


(WT/IC/vbm)

Bookmark and Share
Berita Terkait :
- Pelakuan Pajak Bagi Koperasi
- Pelaporan PPh 21 Pegawai Proyek


COMMENT
LEAVE A COMMENT

       
Nama * :  
Email * : (tidak ditampilkan)
Website : (tanpa http:// )
Comment :  
Code * :  
     
     
Journal Column Experts
Journal Column Experts
Journal Column Experts
Journal Column Experts
Journal Column Experts
Journal Column Experts
Journal Column Experts
News Journal Column Experts
News Journal Column Experts
Journal Column Experts